ITTO small EU emblem small

Mitra FLEGT VPA dalam Perdagangan Kayu Uni-Eropa 2017 - Ringkasan eksekuti

IMM telah merilis laporan tentang “Mitra FLEGT VPA dalam Perdagangan Kayu Uni-Eropa (UE) 2017” yang menggunakan data terbaru untuk menilai perubahan posisi pasar negara-negara mitra VPA dalam perdagangan kayu internasional. Sejak Indonesia pertama kali menerbitkan lisensi pada November 2016, inilah laporan IMM perdana yang mencakup periode ketersediaan kayu berlisensi FLEGT di pasar UE. Ini juga merupakan Laporan Tahunan IMM pertama   dimana IMM memiliki akses atasdata survei komprehensif dari seluruh koresponden di tujuh negara UE yang mencakup sebagian besar (lebih dari 90%) impor kayu tropis dan hasil hutan kayu oleh berbagai negara mitra VPA dari UE. 

Laporan selengkapnya dapat di unduh disini (pdf 5.2MB; hanya tersedia versi Bahasa Inggris)

Laporan IMM menunjukkan bahwa nilai perdagangan global untuk hasil hutan kayu tropis meningkat 5% ke angka US$34,4 miliar pada tahun 2017, membalikkan tren penurunan yang terjadi di antara tahun 2014 dan 2016. Impor hasil hutan kayu tropis mengalami pemulihandi Tiongkok, terus meningkat di Amerika Utara, stabil di Asia Timur Laut, dan sedikit melambat di UE dan India. Pangsa pasar gabungan dari ke-15 negara mitra VPA dalam perdagangan global hasil hutan kayu tropis adalah 79.1% di tahun 2017, yang mana terjadipenurunan sedikit dari 79.4% pada tahun sebelumnya. 

Menurut laporan IMM, prospek pasar UE pada umumnya masih positif di tahun 2017, dengan sebagian besar PDB negara bersangkutan menunjukan trend kenaikan dalam sektor-sektor konstruksi dan manufaktur produk kayu selama tahun tersebut. Namun, laju pertumbuhan terlihat melambat ditengah tanda-tanda hilangnya pangsa pasar kayu terhadap alternatif produk non-kayu di beberapa sektor pengguna akhir. 

Keberlangsungan impor hasil hutan kayu UE dari Indonesia masih bernasib lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara tropis lainnyadi tahun 2017, yang mana nilai dagang secara keseluruhan terdapat sedikit peningkatan dan juga jumlah total impor yang lebih besar. Akan tetapi, dampak positif terbesar dari lambatnya kenaikan permintaan UE pada tahun 2017 sebenarnya lebih dirasakan oleh pemasok domestik Eropa daripada pemasok negara tropis yang memang secara garis besar pangsa pasarnya  sedang menurun. 

Penyebab pangsa yang menurun dari produsen tropis di pasar UE pada tahun 2017 salah satunya adalah fokus lebih besar yang diberikan oleh produsen untuk memasok China dan pasar negara berkembang lainnya serta Amerika Utara. Persoalan pasokan di UE diperburukdengan pembeli yang kian bergantung hanya pada beberapa ragam jenis kayu tertentu,dan hanyamengandalkan pada  sejumlah kecilperusahaan-perusahaan pengeskpor di daerah tropis guna mengurangi risiko, baik secara regulasi maupun reputasi, terutama yang terkait dengan EUTR. 

Survei IMM mengenai opini para pedagang di tahun 2017 juga memberikan analisis tentang daya saing relatif industri kayu di negara-negara Mitra VPA selama tahun tersebut. Hasil komentar yang paling menyorot yakni daya saing Indonesia yang relatif terhadap sebagian besar negara tropis pemasok pasar UE lainnya. Survei menunjukkan tingginya tingkat dukungan lisensi FLEGT oleh eksportir Indonesia, dengan sebagian besar berpendapat bahwa proses tersebut telah membuat ekspor ke UE menjadi lebih mudah dan membantu meningkatkan nilai penjualan.

Para importir UE setuju bahwa lisensi FLEGT telah menyederhanakan prosedur impor dan membantu kesesuaian terhadapEUTR terutama di masa penerapan yang semakin ketatdi EU. Sekitar 40% responden UE menyatakan bahwa mereka bersedia untuk membayar harga premium bagi kayu berlisensi FLEGT, namun biasanya besarnya tidak lebih dari seputar angka 5%. Faktor yang menyebabkan masih kurangnya kesediaan untuk membayar harga yang lebih premium adalah persepsi yang menggangap lisensi tidak lebih sebagai jaminan legalitas yang memang sudah sewajarnya. 

Analisis rinci dari statistik perdagangan dalam laporan menunjukkan bahwa kinerja hasil kayu Indonesia yang telah terlisensi di pasar UE masih beragam. Tidak ada pertumbuhan impor untuk sektor bernilai tinggi seperti furnitur dan kayu olahan. Ini sebagian karena perubahan nilai tukar euro yang jatuh ke level terendah dalam 14-tahun ini terhadap dolar AS pada bulan yang sama ketika lisensi pertama kali dikeluarkan.

Laporan tersebut juga mengamati bahwa ekspektasiterjadinya  peningkatanyangcepat dalam perdagangan   kayu berlisensi mungkin telah dilebih-lebihkan di sektor-sektor seperti furnitur dankayu olahanyang  mana gambaranspesifik lingkungan dari hasil kayu Indonesia   sebagai faktorpenghambat daya saing   kurang signifikan dibandingkanperihal-perihal lain seperti biaya tenaga kerja, logistik, efisiensi proses, inovasi, dan pemasaran.

Sebaliknya, impor UE untuk beberapa produk yang bernilai lebih rendah dari Indonesia, seperti kayu decking dan kayu triplek   dimana produk-produk ini sudah sangat dikenaldan disukai bagi para importir UE akan keunggulannya,menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama 2017.

Laporan tersebut memberikan rekomendasi berikut ini guna membangun peluang pasar yang terbuka dengan adanya lisensi FLEGT:

  • Komunikasi yang tepat sasaran harus menjadi prioritas: 
    • Dengan implementasi VPA yang membentang dalam jangka waktu yang cukup lama, harus ada lebih banyak informasi tentang berbagai tahapan dan proses yang transformatif di negara-negara dan sektor-sektor kayu lokal. Adapun informasi tersebut harus disajikan dengan cara yang mudah diakses, sehingga idealnya dapat digunakan dalam dialog para pelaku bisnis, atau dalam kasus negara-negara pelaksana, sebagai tolok ukur penilaian dan mitigasi risiko dalam uji tuntas EUTR.
    • Materi komunikasi harus menarik dan dapat menjangkau target audiens UE yang luas, termasuk pedagangretail, arsitek dan industri-industri spesifik, untuk sekedar contoh.
  • Dengan latar belakang promosi kayu tropis Eropa serta kebijakan pengadaan perusahaan yang berfokus pada konsep “keberlanjutan”, perlu adanya penjelasan guna meningkatkan kesadaran di antara perdagangan dan industri Eropa yang lebih luas dimana VPA FLEGT berdiri dalam hal kontribusi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, fokus pada konsep "legalitas" tanpa menciptakan pemahaman tentang apa artinya dalam konteks VPA FLEGT dapat dilihat sebagai kelemahan utama,  dimana analisis kesenjangan antara SVLK / PHPL Indonesia dan FSC dan / atau PEFC mungkin dapat bermanfaat. Inipun harus ditempatkan dalam konteks perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan sempurna di negara-negara tropis.
  • Prosedur administratif untuk mengimpor kayu berlisensi FLEGT secara umum terasa berlangsung dengan lancar. Namun, ketidakcocokan data lisensi FLEGT berulang kali tercetus sebagai beban administrasi. Komisi Eropa dan Indonesia harus terus berinvestasi untuk memprioritaskan penyelesaian masalah yang timbul dalam penerapan Kode HS. Selain itu, peningkatan kesadaran di Indonesia tentang mengatasi masalah yang disebabkan oleh ketidakcocokan angka volume / berat / unit juga harus kian dilanjutkan.
  • Poin utama kritik yang diajukan mengenai standar prosedur untuk impor kayu berlisensi adalah prosesnya yang tidak sepenuhnya elektronik. Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan kelayakan e-lisensi dan penerapan kedepannya akan membantu memaksimalkan manfaat jalur hijau dari kayu berlisensi FLEGT. 
  • Pihak berwenang Indonesia tampaknya hanya menyadari sebagian kecil dari ketidakcocokan data lisensi yang didaftarkan oleh negara anggota UE. Menurut data yang disajikan pada JIC Maret 2018, LIU bekerja berdasarkan kurang dari 1% asumsi ketidakocokan yang terjadi pada tahun 2017, sedangkan data yang dikumpulkan oleh UNEP / WCMC menunjukkan proporsi dalam kisaran 5%. Para Otoritas Kompeten (OK) harus memastikan menandai laporan ketidakcocokan data lisensi kepada pihak berwenang Indonesia sehingga mereka dapat mengkomunikasikan besarnya masalah tersebut kepada pihak sektor swasta Indonesia.
  • Beberapa negara anggota UE menerapkan biaya untuk memproses lisensi FLEGT   meskipun saat ini tidak dianggap sebagai penghalang yang signifikan, namun  dirasakan inisebagai pesan yang negatif ke pasar. Menghapuskanbiaya-biaya semacam inikedepannya akan membantu memaksimalkan manfaat dari lisensi FLEGT.
  • Kayu berlisensi FLEGT yang hanya tersedia di satu negara dilihat sebagai faktor yang secara signifikan membatasi daya tarik pasarnya. Sebaran geografis yang lebih luas akan membuat kayu berlisensi lebih relevan dan membantu membangun pasar. Penerapan implementasi VPA, terutama di negara-negara pemasok utama seperti Kamerun atau Vietnam, misalnya, harus menjadi prioritas utama.
  • Upaya UE untuk menjamin penerapan EUTR yang konsisten dan efektif dipandangmemberikan keuntungan pasar yang paling cepat, dan mungkin paling efektif, untuk kayu berlisensi FLEGT dan karena itu tetap harus terus diprioritaskan. Di sejumlah negara, sektor swasta akan mendapat manfaat dari peningkatan panduan untuk melaksanakan uji tuntas EUTR.
  • Survei IMM telah mengidentifikasi korelasi antara kualitas hubungan Otoritas Kompeten dengan sektor swasta dan kesadaran FLEGT serta kemudahan dalam berurusan dengan prosedur impor kayu berlisensi. Otoritas Kompeten harus menjangkau sektor swasta sebanyak mungkin.
  • Pengembangan pasar untuk kayu berlisensi akan mendapat keuntungan dari penerimaan meluas dalam kebijakan pengadaan publik negara-negara UE akan kayu berlisensi FLEGT sebagai bukti "legalitas" dan "keberlanjutan" serta reformasi tata kelola yang diperlukan untuk lisensi tersebut. Adapun pentingnya pengaruh langsung kebijakan sektor publik tidak hanya untuk pemerintah saja, tetapi juga untuk sinyal yang mereka kirimkan ke pasar yang lebih luas.
  • Lisensi FLEGT adalah pengesahan yang kredibel dan fondasi penting untuk pengembangan pasar di UE, namun bukan merupakan katalisatorpeningkatan yang signifikan atau berkelanjutan bagi pangsa pasaryang terisolasi. Produk kayu impor, tidak hanya dari hasil daerah tropis, berjuang untuk bersaing dengan pemasok domestik dan hasil non-kayu di UE. Semua pihak perlu menghindari persepsi peningkatan keuntungan pasar secara cepat dan berlebihan namunlebih baik disajikan sebagai proses transformasi pasar yang bersifat jangka panjang. Para mitra FLEGT juga perlu mempertimbangkan bagaimana lisensi FLEGT dapat disesuaikan dengan industri kayu mereka tersendiri dan strategi pertumbuhan ekspor yang lebih luas.
  • Industri kayu Indonesia mungkin dapat mengambil manfaat dari program promosi yang berfokus untuk produk kayu berlisensi dan VPA mereka di UE.
  • Sektor swasta baik di negara-negara Mitra VPA dan di UE perlu secara aktif terlibat dalam pengembangan pasar positif atas kayu berlisensi FLEGT. Federasi perdagangan kayu, contohnya, dapat memainkan peran utama seperti yang sudah mulai dilakukan di beberapa negara.

Print Email

EU private sector timber procurement – IMM Study identifies attitudes and priorities

Since the early 1990s, private sector actors have been taking steps to ensure that they exclude unsustainable and illegal wood from their supply chains. Private sector procurement policies are now prominent in the global North and among companies with global reach. With time, these purchasing practices are becoming more widely integrated in corporate business practices and contained within a larger sustainability and/or corporate responsibility policy often covering several other aspects. 

Continue Reading

Print Email

Impact at scale: GTF shares insights from association capacity-building in Ghana and Cameroon

SMEs and micro-businesses are notoriously difficult to reach or influence at scale in any industry. Recent research in the timber industry however revealed that even a limited number of industry associations have the potential to reach thousands of micro-businesses.  It showed that twenty-five associations in eight African countries represent over 13,000 companies, with 80% defined as micro-sized.  A typical micro-business may cover a wide range of activities from small logging companies to skilled production companies, such as joinery and furniture. Many of these usually serve the local market and as such are not exposed to international market drivers.

Continue Reading

Print Email

ATIBT lays out action plans for tropical timber

At its January think tank International Tropical Timber Technical Association  (ATIBT) members decided on four activity ‘axes’ and discussed proposed actions and objectives under each to grow the international market for tropical timber.  However, the organisation has said that it has decided for the time being that its Fair & Precious tropical timber branding campaign will only commend certification as a tropical timber procurement criteria, and not FLEGT licensing.

The ATIBT laid out a range of goals at the meeting in Nogent sur Marne, France, including enhancing tropical timber’s market reputation, communicating more closely with specifiers and other market influencers, evaluating the value of forests ecosystems services, and producing a catalogue of certified tropical forest products and services.

The meeting involved 65 delegates, including forestry, consultancies, research institutes, NGOs, donors, international organizations, and auditors.  They divided into workshops to finalise the axes activities and selected action leaders to head each one.

Axis 1 is focused on improving the image of tropical timber in Europe. This includes liaison with local authorities in supplier countries in Africa, developing a ‘made in Africa’ logo and considering an ATIBT rebrand. 

It was also proposed to communicate more directly with specifiers on the benefits of certification, targeting the Fair & Precious (F&P) campaign at municipal authorities and drawing connections between the campaign and sustainable development goals.  A press trip to supplier countries and cooperation with the Forest Conservation Alliance were also discussed.

Included in axis 2, Exploring new markets for tropical timber, were developing life cycle assessment in the tropical timber sector, promoting lesser-known timber species and liaising with architects and schools of architecture, particularly on the use of tropical timber in public projects.

The third axis had previously comprised two areas of action, but the meeting decided to merge them into one under the headline Give back value to the forest, enhance ecosystem services and certification.  Activities comprised measuring certified forest ecosystem services value, increasing public awareness of their benefits and developing the forest products and services catalogue.  Another goal is to calculate the added value of certification and to press for FSC certification to constitute a ‘fast track’ in meeting the requirements of the EU Timber Regulation. Part of the action will also be to work with national tropical country leaders in evaluating their contributions to sustainable development goals.  Further proposals included developing business plans for certified concessions, an ‘online brokerage platform’ for community forests and software for tropical timber quality monitoring.

The final axis focused on collaboration of tropical forest management with Asian partners.  This comprised developing a training resource for Asian operators highlighting the ‘difference between legality and certification’ and coordinating with the Global Green Supply Chain organisation, a body including the ITTO and various Chinese industry organisations.  Other targets included work to convince Asian businesses of the value of certification, strengthening links between the ATIBT and China and organising the next Congo Basin Forest Partnership meeting in Shanghai.

No specific deadlines were reported for the various actions decided at the meeting, but the ATIBT said there would be follow-ups on their progress in coming months.

ATIBT managing director Benoît Jobbé-Duval told the IMM that integration of the FLEGT VPA initiative and FLEGT licensing into the F&P campaign had been separately discussed, however the decision was that ‘for now the brand will continue to support certification’.  At the same time, ATIBT felt that the VPA process could be better promoted in producing countries. “Many positive effects could be realised if the process and the many opportunities for improvement it offers were better understood,” he said.

This does suggest the need for more connected thinking, specifically acknowledgment from European organisations that FLEGT needs greater recognition in the market, through initiatives like F&P, in order to encourage more active engagement in producer countries and to provide positive incentives.

During 2019, IMM is undertaking a comprehensive survey of European timber promotion campaigns in order to assess the level of recognition of FLEGT licensing. Specifically, IMM is asking those that do not acknowledge the advances in forest governance and management inherent to FLEGT licensing to explain their rationale.

Print Email

EU-Indonesia trade to November 2018

The EU imported 422,000 metric tonnes (MT) of wood products from Indonesia in the year ending November 2018 compared to 414,000 MT in the year ending November 2017. In value terms, EU imports from Indonesia increased from €786 million to €794 million in the same period. As the € strengthened against the US currency during this period, the increase in dollar value was even more significant, from US$864 million to US$934 million.

Continue Reading

Print Email

Les partenaires de l’APV FLEGT dans le commerce du bois de l'UE en 2017 - Résumé en français

Le SIM a publié un rapport sur «Les partenaires de l'APV FLEGT dans le commerce du bois de l'UE en 2017», qui utilise les dernières données pour évaluer l'évolution de la position des pays partenaires d’un APV sur le marché dans le commerce international du bois.Etant donné que l’Indonésie a commencé à délivrer des licences en novembre 2016, c’est lepremier rapport SIM à couvrir une période durant laquelle du bois sous licence FLEGT a été disponible sur le marché de l'UE. C’est également le premier rapport annuel SIM pour lequel le SIM a pu accéder à des données d'enquêtes exhaustives provenant du réseau complet de correspondants dans les sept pays de l'UE représentant l’essentiel des ventes (soit plus de 90%) des importations de l’UE en bois tropicaux et produits dérivés en provenance des pays partenaires d’un APV.

Le rapport complet peut être téléchargé ici (pdf 5.2MB; en anglais seulement)

Ce rapport montre que la valeur du commerce mondial de produits en bois tropicala augmenté de 5%, pour atteindre 34,4 milliards de dollars US en 2017,inversant ainsi la tendance à la baisse constatée entre 2014 et 2016.Les importations de produits en bois tropical ont regagné du terrain en Chine, ont continué à progresser en Amérique du Nord, sont restés stablesen Asie du Nord-Est, et ont légèrement diminué dans l’UE et en Inde. La part combinée des 15 pays partenaires d’un APV dans le commerce mondial des produits en bois tropicaux était de 79,1% en 2017, en légère baisse par rapport aux 79,4% de l'année précédente.

Selon le rapport SIM, les perspectives du marché de l’UE étaientglobalement positives en 2017, avec une tendance à la hausse du PIB de la plupart des pays, et des secteurs de la construction et de la fabrication de produits en bois au cours de l’année. Cependant, le rythme decroissance du marché a été lent en regard des signes indiquant que le bois perdait des parts de marché au profit d’alternatives non ligneuses dans plusieurs secteurs d’utilisation finale.

Les importations de produits bois de l'UE en provenance d'Indonésie se sont mieux comportées que celles d'autres pays tropicaux en 2017, leur valeur globale ayant légèrement augmenté et représentant une part plus importante des importations tropicales totales. Cependant, les principauxbénéficiaires de la lente augmentation de la demande totale de l’UEen 2017 ont été davantage les fournisseurs nationaux et européensque les fournisseurs tropicaux, dont la part globalede marché a continué à baisser.

La diminution de la part des producteurs tropicaux dans le marché de l’UE au cours de l’année 2017 s’explique en partie par l’offre, les producteurs s’étant davantageconcentrés sur l’approvisionnement de la Chine et des autres marchés émergents, ainsi que de l’Amérique du Nord. Les problèmes d’approvisionnement ont été aggravés dans l’UE, les acheteurs continuant de dépendre fortement d’un nombre limité d’essences de bois et d’un nombre réduit d’entreprises exportatrices sous les tropiques, pour mieux gérerle risque à la fois réglementaire et réputationnel, en particulierlié au RBUE.

Les enquêtes d’opinion du SIM menées auprès des négociants en 2017 ont également permis d’analyser la compétitivité relative des industries du bois dans les pays partenaires d’un APV en 2017. Elles ont révélé la compétitivité de l'Indonésie par rapport à la plupart des autres pays tropicaux fournisseurs du marché de l'UE. Les études ont montré que les exportateurs indonésiens accordaient une grande importance aux autorisations FLEGT, la plupart estimant que le processus avait facilité l’exportation vers l’UE et permis de stimuler les ventes.

Les importateurs de l’UE ont convenu que la délivrance d’autorisations FLEGTsimplifiait lesprocédures d’importation et les aidait à se conformer au RBUE, à un moment où apparaissaient dessignes clairs d’une application de plus en plus rigoureuse du RBUEdans l’UE.Environ 40% des répondants de l’UE ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer des prix premium pour du bois sous licence FLEGT, mais en général pas au-delà de 5% maximum. Le sentiment qu’ont certains importateurs que les licences FLEGT ne sont guère plusqu’une assurance de légalité, attendue de toute façon par le marché, est un facteur qui limite la volontéde payer un premium.

L’analyse détaillée des statistiques commerciales dans le rapportmontre que la performance des produits bois indonésien sur le marché de l’UE, immédiatement aprèsles autorisations FLEGT, a été variable. Il n’y a pas eu d’augmentation des importations dans les secteurs à haute valeur ajoutée comme le meuble et lamenuiserie. Ce qui s’explique en partie par les fluctuations destaux de change - l’euro est tombé à son plus bas niveau en 14 ans par rapport au dollar américain le mois même où les premières licences ont été attribuées.


Le rapport souligne également que l’espoir d’une augmentation rapide des ventes immédiatement après la délivrance des licences peut avoir été exagéré dans des secteurs tels que le meuble et la menuiserie. Dans ces secteurs, les spécificités environnementales des produits bois indonésiens ont constitué des obstacles à la compétitivité moindres par rapport à d’autres problématiques telles que les coûts relatifs de la main-d’œuvre, la logistique, l’efficacité de la transformation, l’innovation et le marketing.


En revanche, les importations de l’UE en produits indonésiens de moindre valeur, tels que les terrasses etle contreplaqué, des produits indonésiens bien connusdes importateurs de l’UE et déjà privilégiés en raison de leur solideperformance technique - ont connu une reprise assez significative en 2017.

Le rapport formule les recommandations suivantes, visant à tirer parti des opportunités de marché offertes parles licences FLEGT :

  • Une communication ciblée doit être une des priorités :
  • La mise en œuvre d'un APV s'étendant sur une période assez longue, il devrait y avoir davantage d'informations sur les différentes étapes et les processus de transformation dans les pays et les secteurs du bois locaux. Ces informations devraient être présentées de manière accessible, idéalement sous la forme d'outils à utiliser par les opérateurs dans le dialogue entre entreprises (B to B) et, dans le cas des pays de mise en œuvre, en tant qu'outils d'évaluation et d'atténuation des risques dans la diligence raisonnée RBUE.
  • Les outils de communication doivent séduire et toucher un public cible large dans l'UE, comprenant par exemple les détaillants, les architectes et les prescripteurs, et pas seulement les opérateurs.
  • Dans un contexte de promotion des bois tropicaux européens ainsi que de politiques d'achat des entreprises axées sur la «durabilité», il faut sensibiliser lecommerce et l'industrie européens au sens largeen leur expliquant dans quelle mesure les APV FLEGT contribuent àla durabilité environnementale, sociale et économique. L'accent mis sur la «légalité», sans aide pour comprendre ce que cela signifie dans le contexte des APV FLEGT, a été identifié comme une faiblesse majeure. Une analyse des écarts entre le SVLK / PHPL indonésien et le FSC et / ou le PEFC pourrait être utile. Cette réflexion doit être replacée dans le cadre plus large d'un débat sur les moyens les plus adaptés pour parvenir à une gestion durable des ressources forestières dans les pays tropicaux.
  • Les procédures administratives d'importation de bois sous licence FLEGT ont généralement été jugées simples dans les cas classiques. Cependant, l'inadéquation des licences FLEGT a été maintes fois mentionnée comme un facteur de lourdeur administrative. La CE et l'Indonésie doivent continuer à s’efforcer de résoudre en priorité le problème des différences d'application du code SH. En outre, la prise de conscience en Indonésie vis-à-vis des problèmes causés par l’inadéquation volume / poids / nombre d’unités doit se poursuivre.
  • La principale critique des opérateurs de l'Union européenne sur les procédures standards d'importation de bois sous licence portait sur le fait que le processus n'était pas entièrement électronique. Le gouvernement indonésien étudie déjà la faisabilité de l'octroi de licences en ligne, ce qui devrait contribuer à maximiser les bénéfices de la voie verte du bois sous licence FLEGT.
  • Les autorités indonésiennes semblent n’avoir connaissance que d'une partie des disparités de licences enregistrées par les États membres de l'UE. Selon les données présentées lors du JIC de mars 2018, LIU travaillait à partir de l'hypothèse que les inadéquations étaient présentes dans moins de 1% des cas en 2017, alors que les données recueillies par le PNUE / WCMC suggèrent une proportion de l'ordre de 5%. Il faut que les autorités compétentes signalent toutes les erreurs de licence aux autorités indonésiennes pour les aider à sensibiliser le secteur privé indonésien à l'ampleur du problème.
  • Certains États membres de l'UE imposent des frais pour le traitement des autorisations FLEGT. Bien qu'ils ne soient pas considérés actuellement comme une barrière de marché significative, ils sont vus comme un message négatif envoyé au marché. L’abandon de ces frais contribuerait à maximiser les avantages des licences FLEGT.
  • La disponibilité de bois sous licence FLEGT uniquement dans un pays a été identifiée comme un facteur limitant de manière significative son emprise sur le marché. L’expansion géographique du bois sous licence le rendrait plus pertinent et contribuerait à l'établir sur le marché. La finalisation de la mise en place de l’APV, en particulier dans les principaux pays fournisseurs tels que le Cameroun ou le Viet Nam, par exemple, doit être une priorité.
  • Les efforts déployés par l'UE pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace du RBUE confèrent au bois sous licence FLEGT l'avantage sur le marché le plus immédiat, et probablement le plus efficace ; ces efforts doivent demeurer prioritaires. Dans un certain nombre de pays, le secteur privé tirerait profit d’un meilleur accompagnement pour se conformer à la diligence raisonnée du RBUE.
  • Les enquêtes SIM ont identifié une corrélation entre, d’une part, la qualité des relations entre les autorités compétentes et le secteur privé, et, d’autre part, la notoriété FLEGT et la facilité de traitement des procédures d'importation de bois sous licence. Il faut que les autorités compétentes fassent appel au secteur privé autant que possible.
  • Le développement du marché du bois sous licence bénéficierait d'une acceptation plus large du bois sous licence FLEGT comme preuve à la fois de la « légalité» et de la «durabilité» dans les politiques de passation des marchés publics des États membres de l'UE, reconnaissant les réformes de gouvernance élargie requise pour octroyer des licences. Les politiques du secteur public sont importantes non seulement pour leur influence directe sur les marchés publics, mais également pour le signal qu'elles envoient au marché au sens large.
  • La licence FLEGT est une reconnaissance crédible et un fondement essentiel du développement du marché dans l’UE, mais il est peu probable qu’elle permette d’accroître de manière significative ou durable la part de marché de manière isolée. Les produits bois importés, pas seulement des tropiques, luttent pour concurrencer les fournisseurs nationaux et les substituts non ligneux dans l’UE. Il faut que tous les acteurs évitent de susciter des espoirs de gains immédiats sur le marché pour ce qui se définit davantage comme un processus de transformation du marché sur le long terme. Les partenaires FLEGT doivent aussi tenir compte de l’adéquation des licences FLEGT à leur industrie plus large du bois et à leur stratégie de développement à l’export.
  • L'industrie du bois indonésienne tirerait profit d'un programme de promotion ciblé pour ses produits bois sous licence et son APV dans l'UE.
  • Le secteur privé, tant dans les pays partenaires d’un APV que dans l'UE, doit participer activement au développement positif du marché du bois sous licence FLEGT. Les fédérations du commerce du bois, par exemple, peuvent jouer un rôle de premier plan et ont d’ailleurs déjà commencé à le faire dans certains pays.

Print Email